Ads

Fungsi Kontrol Media Sosial dalam Sistem Politik yang Demokratis

Dunia politik di Indonesia dewasa ini jauh lebih terbuka dan transparan dibandingkan dengan beberapa dekade sebelumnya. Masyarakat pun semakin kritis dalam melihat permasalahan politik dan juga permasalahan sensitif menyangkut hajat hidup lainnya. Sindiran dan kritikan politik dilakukan lebih terbuka dan bebas. Hal ini sebagai salah satu ekses dari diamandemennya konstitusi kita.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan Staatsfundamentalnorm atau Norma Fundamental Negara sekaligus sebagai Staatsgerundgesetz atau Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara (Maria Farida Indrati S., 2007: 99). Sebagai norma dasar dalam sistem peraturan perundang-undangan, UUD 1945 berfungsi untuk memandu dan menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Maka, setiap perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945 harus diikuti secara integral juga oleh perubahan terhadap peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Amandemen kedua konstitusi kita, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2000, telah memberikan hembusan angin menyegarkan bagi kebebasan informasi dan komunikasi. Hal ini tak terlepas dari peran Pasal 28F yang merupakan Pasal tambahan baru setelah amandemen kedua tersebut. Sebagai muara dari reformasi setelah kekangan otoriterianisme selama lebih dari tiga dekade lalu, apa yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pimpinan Prof. Dr. H.M. Amien Rais pada waktu itu, patut diapresiasi (Sindhu, 2011).

Perlindungan terhadap kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi pada dasarnya merupakan suatu hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat. Maka tidak heran, ketika Pasal “pamungkas” bagi sebagian orang untuk melindungi diri ketika “beraksi” di dunia maya tersebut, tersusun di dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia UUD 1945.

Internet adalah salah satu saluran yang tersedia untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi secara bebas sesuai amanat Pasal 28F konstitusi negara kita. Sudah bukan rahasia umum lagi jika internet adalah salah satu bagian dari hidup manusia modern. Segala informasi dari belahan dunia manapun, secara cepat dan lengkap bisa diperoleh dari instrumen paling berpengaruh masa kini tersebut.

Internet merupakan salah satu media elektronik sebagai varian dari bentuk media massa, selain media cetak. Kecepatan dan kemudahan akses adalah keunggulannya. Selain itu, internet sebagai sebuah media kemudian berkembang menjadi lebih personal sejak munculnya berbagai jenis jejaring sosial maupun blog. Oleh karena itu, pertukaran informasi saat ini lebih condong kepada ranah media sosial, seperti melalui instrumen Facebook, grup milis, Twitter, dan blog. Hal ini dikarenakan era informasi (information age) sekarang, masyarakat dapat dengan bebas menyuarakan atau menulis apapun di berbagai media online berbasis jejaring sosial dan blog, dimana hal itu akan senantiasa dibaca serta diakses oleh semua orang. Bahkan majalah Time beberapa tahun lalu pada kovernya menempatkan kita (you) sebagai “person of the year” akibat masifnya penggunaan media sosial ini. Sebenarnya kitalah yang mengisi, membaca, dan memanfaatkan konten di internet tersebut. Inilah kekuatan media sosial, independen dan bebas.

Media sosial kemudian menjelma menjadi salah satu instrumen kontrol terhadap pemerintahan yang berkuasa, dengan menggunakan fasilitas internet tentunya. Masih hangat dalam pikiran kita mengenai kasus kriminalisasi Bibit-Chandra (pimpinan KPK) dan Prita Mulyasari yang kemudian berakhir bahagia karena dukungan masyarakat yang dikumpulkan melalui media sosial berbasis jejaring, yaitu Facebook dan Twitter. Juga tidak kalah hebohnya penggalangan dukungan massa via Twitter oleh seorang warga negara yang menjadi embrio revolusi terhadap pemerintahan Mesir. Blog pun tidak kalah “mengerikannya”. Melalui blog yang merupakan bagian dari media sosial ini, seseorang bisa dengan bebas berpendapat secara jujur dan apa adanya. Hal ini tentu saja berbeda dengan media mainstream lainnya, meskipun menggunakan teknologi internet juga. Bagian redaksi dari media konvensional/mainstream cenderung dipengaruhi oleh pemilik perusahaan dan tekanan iklan yang mengurangi independensi pemberitaan.

Namun dalam perkembangannya, media sosial ini seringkali terhalang kebebasannya oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang dirasa merugikan dan menekan kebebasan berekspresi di internet. Maka, secara tidak langsung kekuatan fungsi kontrolnya akan terganggu. Terlebih dalam iklim sistem politik yang demokratis sekarang ini, pasal-pasal karet yang membelenggu kebebasan berekspresi di internet khususnya melalui media sosial, sudah selayaknya dihapuskan.

Fungsi Kontrol Media Sosial

Perkembangan media massa bagi manusia sempat menumbuhkan perdebatan panjang tentang makna dan dampak media massa pada perkembangan masyarakat. Dalam perkembangan teori komunikasi massa, konsep masyarakat massa mendapat relasi kuat dengan produk budaya massa yang pada akhirnya akan mempengaruhi bagaimana proses komunikasi dalam konteks masyarakat massa membentuk dan dibentuk oleh budaya massa yang ada. Media massa berperan untuk membentuk keragaman budaya yang dihasilkan sebagai salah satu akibat pengaruh media terhadap sistem nilai, pikir dan tindakan manusia.

Menurut Dewitt C. Reddick (1976) fungsi utama media massa adalah untuk mengkomunikasikan ke seluruh manusia lainnya mengenai perilaku, perasaan, dan pemikiran mereka, dan dalam mewujudkan hal itu, pers tidak akan lepas dengan responsibilitas dari kebenaran informasi (responsibility), kebebasan insan pers dalam penyajian berita (freedom of the press), kebebasan pers dari tekanan-tekanan pihak lainnya (independence), kelayakan berita terkait dengan kebenaran dan keakuratannya (sincerity, truthfulness, accuracy), aturan main yang disepakati bersama (fair play), dan penuh pertimbangan (decency). Jadi intinya kebebasan pers sekarang ini dapat dilaksanakan dengan baik, jika kebebasan pers itu diimbangi dengan tanggung jawab dan kode etik sebagai landasan profesi, untuk menghindari adanya pemberitaan yang menjurus anarkis (Wink Yagami, 2010).

Media sosial yang merupakan media massa (pers) pun sejatinya memiliki fungsi yang sama. Terutama adalah fungsi kontrol sosial. Dalam fungsi kontrol sosial ini, terdapat beberapa unsur pendukung (http://id.wikipedia.org/wiki/Media_massa), yaitu: (i) Social participation (keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan), (ii) Social responsibility (pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat), (iii) Social support (dukungan rakyat terhadap pemerintah), dan terakhir (iv) Social control (kontrol masyarakat terhadap tindakan-tindakan pemerintah).

Lebih spesifik bahwa media sosial dalam realitanya cenderung bebas dan lebih independen ketimbang media massa mainstream. Hal ini dikarenakan media sosial tidak terpaku pada pakem yang ada dan kepentingan-kepentingan segelintir internal dan gesekan-gesekan eksternal dari luar perusahaan. Pada dasarnya, media sosial tidak memiliki manajemen yang berpotensi menimbulkan pengaruh-pengaruh buruk terhadap independensi penyampaian informasi maupun berita.

Fungsi kontrol media sosial terhadap pemerintah tampak pada penyampaian gagasan dan argumentasi berdasarkan fakta-fakta maupun realita di lapangan yang apa adanya dan tidak dibuat-buat. Media sosial dapat dengan cepat membentuk opini publik tertentu dan bahkan menggalang dukungan massa untuk digerakkan di dunia nyata.

Terlepas dari kekuatan media sosial yang sanggup membuat revolusi seperti di Mesir beberapa waktu lalu atau mengumpulkan dukungan materiil maupun non materiil dalam kasus Prita Mulyasari dan Bibit-Chandra, sebenarnya ternyata ada beberapa penghalang dalam peraturan perundang-undangan yang cukup membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat di media sosial. Salah satu pembelenggunya adalah klausul mengenai pencemaran nama baik.

Media sosial dengan kekuatan kontrol sosialnya seharusnya diapresiasi oleh pemerintah sebagai bentuk partisipasi publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melihat “sukses”-nya beberapa kejadian akibat penggunaan media sosial, tidak bisa dipungkiri bahwa media jenis ini telah cukup berhasil melakukan fungsi kontrol sosialnya secara bertanggung jawab. Karena pada dasarnya meskipun media sosial tidak seperti media konvensional yang memiliki kode etik tertentu, namun penulisan dan penyampaian pendapat melalui media sosial tetap harus memenuhi etika jurnalistik dan tetap akuntabel (dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya).

Kekuatan Fungsi Kontrol Media Sosial dalam Sistem Politik yang Demokratis

Kita perlu memetik pelajaran pahit dari masa lalu. Lebih dari 32 tahun Orde Baru mendominasi politik tanpa demokrasi, didukung penghasilan migas yang melimpah dan kekayaan alam lainnya ataupun investasi asing dan utang luar negeri tetap saja gagal mencapai kesejahteraan rakyat. Persoalan yang diderita sebagian rakyat diantaranya kesejahteraan pegawai, polisi dan prajurit TNI yang minim, upah buruh yang rendah, penggusuran yang memiskinkan penduduk, gagalnya industrialisasi, kesenjangan pusat dan daerah, utang luar negeri yang menumpuk, pencemaran dan perusakan lingkungan dan hutan yang tinggi (Kamila Adnani, 2009: 60).

Rezim otoriter pada saat itu bukanlah cara, alat atau proses untuk peningkatan dan pencapaian kesejahteraan rakyat. Pengekangan dan penghukuman atas kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul mengakibatkan rezim otoriter tak dapat dikontrol. DPR pun tak dapat berbuat apa-apa. Jalan otoriterianisme telah gagal untuk memajukan kesejahteraan umum karena segelintir orang menikmati “kue ekonomi” yang sangat besar. Kini terbentang jalan menuju demokrasi dan pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah bisa dikontrol parlemen (DPR). Tak hanya itu, partai-partai juga terbuka melancarkan kritik, bahkan rakyat pun dapat berpartisipasi dalam proses politik dan peletakan kebijakan pemerintah di pusat ataupun daerah.

Demokrasi memang mendorong pemerintah lebih transparan agar bisa menjalankan fungsi dan mengemban tugas secara bertanggung jawab. Dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum dimana mafia peradilan seperti korupsi, suap dan pemerasan menjadi faktor penghalang bagi pencapaian keadilan. Lebih lanjut demokrasi tidak bisa diprosedurkan setiap lima tahun sekali melalui pemilu atau pilkada. Proses demokratisasi harusnya terus berlangsung setiap hari. Ada dua faktor yang mempengaruhi terhadap proses demokratisasi di Indonesia. Pertama, proses politik yang dapat meningkatkan partisipasi rakyat, dapat memperdalam demokratisasi. Ia melampaui demokrasi sekitar elit politik belaka karena partisipasi yang lebih luas dpat menggali dan mengaktualkan berbagai sumber daya politik yang masih terpendam. Lambat laun akan memajukan kecerdasan bangsa. Kedua, demokratisasi yang dijalankan haruslah menggandeng tujuan mencapai kesejahteraan rakyat. Cara seperti itu memperkuat komitmen untuk menentang jalan pendek yang mementingkan kepentingan segelintir orang. Demokratisasi juga dapat memberikan jalan pengawasan oleh non negara untuk mengungkap berbagai penyelewengan anggaran, penyaluran proyek investasi dan eksploitasi sumber daya alam yang tak jujur, hingga “mafia peradilan” (Alhumami, 2008: 18).

Sebagai salah satu alat kontrol sosial, media sosial pada era sistem politik yang demokratis sekarang ini, memegang peranan yang amat penting. Gurevitch dan JG Blumler, sebagaimana dikutip dalam buku Cangara, berpendapat bahwa dalam hal penegakkan demokrasi media massa (khususnya melalui media sosial) memiliki peran (Saddam Rafsanjani, 2012) :

1.    Mengawasi lingkungan sosial politik dengan melaporkan perkembangan hal-hal yang menimpa masyarakat.

2.    Melakukan agenda setting dengan mengangkat isu-isu kunci yang perlu dipikirkan dan dicarikan jalan keluarnya oleh pemerintah atau masyarakat.

3.    Menjadi platform dalam rangka menciptakan forum diskusi antara politisi dan juru bicara negara dengan kelompok kepentingan dan kasus-kasus lainnya.

4.    Membangun jembatan dialog antara pemegang kekuasaan atau pemerintah dengan masyarakat luas.

5.    Membangun mekanisme supaya masyarakat memiliki keterlibatan dalam hal kebijakan publik.

6.    Merangsang masyarakat untuk belajar memilih dan melibatkan diri  dalam proses politik.

7.    Menolak upaya dalam bentuk campur tangan pihak-pihak tertentu yang membawa pers keluar dari kemerdekaan, integritas, dan dedikasinya untuk melayani kepentingan masyarakat.

8.    Mengembangkan potensi masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan politiknya.

Sebenarnya, kekuatan fungsi kontrol dari media sosial sudah cukup mumpuni untuk “terlibat” di dalam pemerintahan (sebagai pengawas dan penggalang aspirasi publik terhadap pemerintah). Namun, beberapa aturan mengenai pencemaran nama baik, selalu menjadi momok yang menakutkan bagi pelaku media sosial dan berakibat tumpulnya kekuatan kontrolnya tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita masih mampu menjangkau kejahatan-kejahatan tradisional yang dilakukan di medium internet. Yang dimaksud kejahatan tradisional adalah kejahatan seperti: Penghinaan, kesusilaan, penyebaran kebencian, penodaan agama, perjudian, pengancaman, dan beberapa tindak pidana lain. Artinya kasus-kasus yang menggunakan medium internet namun pada dasarnya kejahatannya adalah kejahatan tradisional masih dapat dijangkau oleh KUHP (Anggara Suwahju, 2011: 11).

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (3) yang sempat diuji dan kemudian dinyatakan tetap berlaku. Dalam Pertimbangan Putusan No. 50/PUU-VI/2008 dan Putusan No. 2/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan, pembeda utama antara interaksi di dunia nyata (real/physical world) dan dunia maya (cyberspace) hanyalah dari sudut media yang digunakan. Namun demikian keduanya memiliki dampak yang serupa di ranah nyata. Dinyatakan bahwa, seluruh interaksi dan aktivitas melalui internet akan memiliki dampak bagi kehidupan manusia dalam dunia nyata. Kendati tidak ada perbedaan yang prinsipil antara yang ‘nyata’ dan yang ‘maya’, karena yang menjadi ukuran adalah dampaknya.

Epilog

Kehadiran internet telah merevolusi cara manusia dalam berkomunikasi dan saling tukar-menukar data serta informasi dalam lingkup global. Hal ini menunjukkan kaitan erat antara demokrasi dan internet. Internet sebagai media komunikasi dan pertukaran informasi berpeluang merevolusi sistem, struktur dan proses demokrasi yang selam ini dikenal oleh masyarakat.

Perkembangan terbaru dari internet kemudian melahirkan apa yang disebut sebagai media sosial. Ini merupakan penggunaan internet melalui media jejaring online dan blog yang sangat personal, bebas, independen, dan tanpa campur tangan siapapun. Media sosial terus menanjak popularitasnya seiring dengan keran demokrasi yang telah dibuka sebagai hasil dari amandemen konstitusi kita.

Kekuatan media sosial mampu merubah suatu sistem sebagai bentuk kumpulan berbagai aspirasi yang didapatkan dengan jujur, apa adanya dan tentu saja harus bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya sesuai dengan etika jurnalistik. Penggalangan dana maupun massa sangat cepat dan mudah dilakukan oleh media sosial. Hal ini pula yang menjadi senjata bagi warga negara untuk melakukan fungsi kontrol terhadap pemerintahan.

Namun, terkait dengan kebebasan di dalam media sosial, tidak dapat dipungkiri bahwa media jenis ini juga memiliki hambatan. Adalah ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan berupa klausul-klausul mengenai pencemaran nama baik maupun kejahatan serupa jenis lain yang mengekang kebebasan berekspresi.

Pertanyaan mendasar yang sering muncul adalah apakah mungkin melewati jejaring hukum untuk internet terkait dengan kebebasan berekspresi. Sebenarnya ada beberapa cara untuk mensiasati jejaring hukum yang tersebar luas di dunia internet sehubungan dengan isu kebebasan berekspresi. Ada baiknya kita melihat Kode Etik Jurnalistik yang diadopsi oleh Dewan Pers. Meski bukan jurnalis, namun standar etika yang tinggi yang diadopsi oleh Jurnalis patut mendapat perhatian ketika memposting sesuatu di internet menggunakan sarana media sosial. Selain standar etika jurnalistik kita juga harus melihat standar etika yang melekat dalam diri kita, misalnya jika anda seorang guru, sebaiknya juga mengikuti standar etika dari seorang guru, demikian juga bila anda seorang Hakim, sebaiknya mengikuti standar etika dari seorang hakim.

Namun ada 3 prinsip dasar dari seorang Pengguna Internet aktif yang harus dipahami yaitu: Pertama, Pengguna Internet harus jujur dan adil dalam mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi; Kedua, Pengguna Internet memperlakukan sumber informasi sebagai manusia yang harus mendapatkan penghormatan, dan Ketiga, Pengguna Internet harus dapat terbuka dan bertanggung jawab (Anggara Suwahju, 2011: 13). Dengan begini, fungsi kontrol yang dilakukan oleh masyarakat melalui media sosial, tidak serta merta malah menimbulkan kekacauan dan kebohongan publik. Pada dasarnya, kekuatan fungsi kontrol media sosial bergantung pada kebenaran dari apa yang disampaikan.

BIBLIOGRAPHY

Anggara Suwahju, dkk. 2011. @linimas(s)a: “Pengetahuan Adalah Kekuatan”. Jakarta: ICT Watch.

Eka Nada Shofa Alkhajar, dkk. 2009. Anomi Media Massa. Solo: Penerbit Katta.

Maria Farida Indrati S. 2007. Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Amich Alhumami. 2008. “Mitos Demokrasi untuk Kesejahteraan”, dalam Jurnal Demokrasi.

http://id.wikipedia.org/wiki/Media_massa. Diakses 14 Maret 2012.

Wink Yagami. 2010. “Fungsi Media Massa”, http://www.winkplace.com/2010/10/fungsi-media-massa.html. Diakses 14 Maret 2012.

Sindhu. 2011. “Dakwah Islam Berbasis Media dan Jejaring Online Untuk Generasi Muda”,  http://0sprey.wordpress.com/2011/07/04/dakwah-islam-berbasis-media-dan-jejaring-online-untuk-generasi-muda/. Diakses 14 Maret 2012.

Saddam Rafsanjani. 2012. “Hubungan Antara Media Massa, Politik, dan Demokrasi”, http://muslimpoliticians.blogspot.com/2012/02/hubungan-antara-media-massa-politik-dan.html. Diakses 14 Maret 2012.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-VII/2009.

sumber : hxxp://0sprey.wordpress.com/2012/03/17/kekuatan-fungsi-kontrol-media-sosial-dalam-sistem-politik-yang-demokratis/

0 comments on Fungsi Kontrol Media Sosial dalam Sistem Politik yang Demokratis :

Post a Comment