Ads

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Ada tiga arti daripada Administrasi Negara, yaitu:
1.Sebagai Apatur negara, apatur pemerintah, atau sebagai institusi politik (kenegaraan); artinya meliputi organ yang berada dibawah Pemerintah, mulai dari Presiden, Menteri (termasuk Sekertaris Jenderal), Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal), Gubernur Bupati dan sebagainya, siingkatnya semua organ yang menjalankan Administrasi Negara;
2.Sebagai fungsi atau aktifitas, yakni sebagai kegiatan “Pemerintah:, artinya sebagai kegiatan “mengurus kepentingan negara”
3.Sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang, artinya meliputi segala tindakan apatur negara dalam menyelenggarakan undang-undang.

Van Vollenhoven membagi hukum administrasi negara menjadi:

a. Bestuurrecht (hukum Pemerintahan);
b. Justitierecht (hukum peradilan) yang terdiri dari:
1) Staatrechtterlijk rechtspleging ( hukum tata negara formal/peradilan tata negara);
2) Burgerlijke rechtspleging (hukum acara perdata);
3) Administrative rechtspleging (hukum administrasi formal/peradilan administrasi negara);
4) strafrechtspleging (hukum acara pidana)’
c. Politierecht (hukum kepolisian);

Regelaarsrecht (hukum proses perundang-undangan);

sedangkan hukum tata negara menurutnya meliputi:
staatrecht (material-hukum tata negara)
a. Bestuur (pemerintah)
b. Rechtspraak (peradilan)
c. Politie (kepolisian)
d. Regeling (perundang-undangan)

Hukum Administrasi negara menyelidiki sifat, bentuk, dan kekuasaan segala hukum negara menjadi tugas hukum administrasi negara, sedangkan hukum tata negara mempelajari jabatan-jabatan yang berwenang menjalankannya.
Dalam mempelajari hokum administrasi Negara dengan berdasarkan sumber-sumber hokum :
1.Material, yaitu suatu penilaian yang menentukan petunjuk-petunjuk dalam hidup yang dapat diterima dan diberi perlindungan oleh pemerintah
2.Formal, yang terdiri dari undang-undang, pelaksanaan administrasi Negara, yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum
3.a.Bentuk tingkah-laku Pemerintah
Yang termasuk perbuatan administrasi Negara itu setiap perbuatan hukum (rechtsshandelingen) dan didalamnya juga menyangkut mengenai tindakan yang bukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum itu berkenaan dengan hukum Privat (perdata) dalam bidang hukum perikatan dan hukum public baik mengenai hubungan antara individu dan pemerintah dalam artin hubungan kerja maupun tingkah laku Pemerintah dalam membuat dan melaksanakan suatu “ketetapan”.

b.Hukum kepegawaian
Dalam hukum kepegawaian ini diatur tentang hal-hal yang menyangkut pegawai negeri sipil berkenaan dengan jabatan para pejabat dan hubungannya dengan kedinasan. Pegawai itu sebagai pejabat mempunyai suatu hubungan kedinasan artinya kalau seseorang mengikatkan diri untuk bekerja kepada pemerintah dalam melakukan sesuatu atau beberapa macam jabatan dengan menerima imbalan yang dinamakan gaji. Dalam mengenai hukum public dengan menentukan mengenai hak dan kewajiban pejabat itu.

c.Peradilan administrasi Negara.
Kalau suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang pegawai pejabat Negara dan merugikan seorang individu dalam arti perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum (menyalahgunakan kekuasaan), maka yang dirugikan akan dapat menuntut pemerintah melalui peradilan administrasi Negara. Peradilan administrasi Negara dalam arti ini merupakan peradilan yang menyangkut para pejabat administrasi Negara karena perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad).

Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara.

Hukum Tata Negara bertujuan mengetahui tentang organisasi Negara dan perorganisasian alat-alat perlengkapan Negara, sedangkan hukum administrasi Negara bertujuan mengetahui tentang cara tingkah laku Negara dan alat-alat perlengkapan Negara. Jadi obyek hokum tata Negara itu mengenai masalah fundamental organisasi Negara, sedangkan hukum administrasi Negara obyeknya mengenai pelaksanaan teknik dalam mengelola Negara.

Disatu pihak hokum tata Negara sebagai suatu kumpulan peraturan hokum mengadakan lembaga-lembaga yang memberikan kekuasaan kepadanya melalui pembagian pekerjaan dari lembaga tinggi sampai terendah, dilain pihak terdapat hokum administrasi sebagai kumpulan peraturan yang mengikat lembaga-lembaga itu dalam menggunakan kekuasaanya yang telah diberikan oleh hokum tata Negara.

0 comments on HUKUM ADMINISTRASI NEGARA :

Post a Comment